Bupati H Anwar Sadat Minta Kepala OPD Bekerja Nyata Bukan Hanya Konsep

Redaksi Radar Tanjab September 04, 2021 0

KUALATUNGKAL - Bupati Tanjungjabung Barat, H Anwar Sadat mengakui, berdasarkan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan terhadap sistem penilaian kinerja ASN di lingkungan Pemkab Tanjab Barat saat ini, pada umumnya masih kurang sinkronisasi antara hasil penilaian kinerja individu dengan penilaian kinerja perangkat daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati H Anwar Sadat pada rapat Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Barat di Balai Pertemuan, kamis (02/09).

Disebutkan, di tengah kesibukan, ada agenda besar yang harus diselesaikan dan ada persoalaan yang sudah seperti benang kusut yang harus diurai. Hal ini sangat menuntut inovasi dan kreatifitas untuk menyelesaikannya.

''Sebagai agen perubahan, kepada Kepala OPD yang diminta adalah kerja nyatanya, bukan hanya sekedar konsep dan untuk kita bersama saling bahu-membahu agar program ini tepat sasaran dan tidak ada pemborosan. Mudah-mudahan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan kita bersama,” ujar bupati.

''Seperti mengenai optimalisasi aset, diharap mobil-mobil dinas itu dijaga, dirawat dan dibersihkan. Jangan karena itu mobil pemerintah bukan mobil pribadi jadi tidak dirawat,” tambahnya.

Kegiatan evaluasi ini turut dihadiri oleh Kejari Tanjab Barat, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala OPD dan Instansi serta kepala bagian di lingkup Sekretariat Daerah Tanjungjabung Barat.

Diakhir rapat, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU 10 stakeholder diantaranya Sekretariat Daerah, Dinas P3AP2KB, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Koperindag, Dinas PMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD KH. Daud Arif dan Perumda Tirta Pengabuan bersama Kejari Tanjab Barat.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungjabung Barat Togar Rafilion SH mengatakan, penanganan pada saat ini ada 25 Surat Kuasa Khusus (SKK), untuk pengajuan baru ada 10 SKK dan akan menyusul sekitar 50 SKK lagi.

“Kita sebagai instansi pemerintah harus melaksanakan kegiatan ini dengan aman dan mari kita bekerjasama walaupun dengan waktu yang terbatas dan kami akan tetap memantaunya,” ujar Kajari.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi RPJMD, Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Penilaian Kinerja PNS disampaikan oleh OPD terkait.  (asm/prokopim tjb)