Minta Bantuan Pemkab Tanjab Barat, PLN Akan Bangun 83 Titik Tower
KUALATUNGKAL – Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Tengah, akan membangun jaringan listrik 150 KV yang melalui titik Muarasabak, Kualatungkal dan Pelabuhan Dagang.
“Mohon dukungan dan bantuan, terutama terkait adanya tapak tower yang berada dalam kawasan hutan yang dikuasai masyarakat, total ada 83 titik yang berada diantara Muarasabak- Kualatungkal,”ungkap Ferdyan Hijrah Kusuma saat menyampaikan pemaparan saat bertemu Bupati Tanjungjabung Barat, H Anwar Sadat di ruang rapat Bupati, Senin (13/09).
Pertemuan Manajemen PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Tengah dengan Pemkab Tanjab Barat dalam rangka mencari solusi terkait permasalahan listrik di daerah ini.
Pihak PLN dihadiri Manager PLN UP3 Jambi, Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng dan jajaran manajemen. Kemudian dari pihak Pemkab turut hadir Asisten II Setda, Pasi Ter Kodim 0419/Tanjab, Kepala Bagian SDA Setda serta tamu undangan lainnya.
Disebutkan, rencananya akan dibangun 83 titik tower yang berada dalam kawasan Hutan Produksi (HP). Dari 83 titik Tower yang berada di Kawasan Tanjab Barat meliputi Desa Pematang Lumut, Desa Muntialo dan Desa Teluk Kulbi.
Selain itu, masih ada beberapa titik tapak tower yang berada dalam kawasan lahan yang dikuasai masyarakat, diantaranya 17 titik tower di Pematang Lumut, 13 titik tower di Muntialo, serta 1 titik di Teluk Kulbi.
Sementara itu, Bupati Tanjungjabung Barat, H Anwar Sadat mengatakan, Pemkab Tanjab Barat akan melakukan pendekatan edukasi persuasif, serta akan melibatkan pihak kecamatan dan desa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. “Kita akan urut satu-satu, sehingga pekerjaan ini akan lebih intensif. Pada dasarnya kami Pemkab Tanjab Barat akan siap membantu,” tukasnya.
Bupati juga meminta adanya perbaikan birokrasi di PLN ULP Kualatungkal, agar kedepannya koordinasi berjalan dengan baik.
“Kalau bisa diganti karena sulit untuk berkoordinasi, Pemkab sudah membuka pintu seluas-luas untuk hearing dan koordinasi. Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan yang berarti. Ini tujuannya meminimalisir gejolak dan polemik yang ada di tengah masyarakat. Takutnya masyarakat akan mendemo, karena adanya kerugian yang dialami masyarakat mengingat PLN ini adalah pelayanan yang paling mendasar, butuh perhatian betul,” tandasnya. (asm/Dinas Kominfo Tjb)
Posting Komentar