Pemkab Tanjab Barat Bersama BPJN Jambi Gelar Rapat Bahas Jembatan Parit Gompong
KUALATUNGKAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjungjabung Barat bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Rabu (29/09) rapat membahas keluhan masyarakat atas dampak pembangunan Jembatan Parit Gompong di Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir.
Rapat yang dipimpin langsung Wakil Bupati Tanjungjabung Barat, Hairan SH, dihadiri langsung Kepala BPJN Jambi, Ir Bosar H Pasaribu MT, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian & Pembangunan, OPD dan Kabag terkait, Camat Tungkal Ilir, Lurah Sungai Nibung, perwakilan masyarakat yang terdampak dan undangan lainnya.
Asisten II Bidang Ekbang Setda Tanjab Barat, Ir H Erwin mengatakan, bahwa rapat ini adalah tindak lanjut dari laporan warga pada tanggal 27 Maret 2021. Disebutkan, bahwa pelaksanaan pembangunan jembatan yang berada di Kelurahan Sungai Nibung ini berdampak dan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Hal itu dikarenakan ketinggian jembatan yang dibangun berdampak pada rumah masyarakat yang tinggal disana. Kemudian berdampak juga pada lorong-lorong disekitar pembangunan jembatan. ‘’Diharapkan, rapat ini dapat memberikan solusi terkait permasalahan tersebut, ‘’ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Hairan SH. Dikatakan Wabup, rapat hari ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan ke lapangan terkait laporan masyarakat. Wabup berharap, pembangunan yang ditujukan bagi masyarakat ini tidak menimbulkan dampak yang justru merugikan masyarakat.
"Hari ini kita tidak mencari kesalahan, tetapi mencari solusi , seperti apa pembangunan yang dibangun oleh pemerintah tidak terhambat dan tidak berdampak kepada masyarakat, baik itu secara ekonomi maupun fisik," ujarnya.
"Setelah rapat ini kita akan turun kembali ke lapangan mengecek apa yang menjadi kendala di lapangan, kita berharap ada titik temu antara masyarkat dan pelaksana proyek jembatan agar tidak ada yang dirugikan, ‘’sebutnya.
Karena, sebut Wabup lagi, dampak dari ketinggian oprit yang 3 meter itu berada tepat didepan teras rumah masyarakat, sehingga akses keluar masuk masyarakat jika oprit itu jadi, maka tidak bisa diakses oleh masyarakat sama sekali.
Usai rapat, Wakil Bupati dan peserta rapat turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi pembangunan jembatan Sungai Nibung.
Setelah peninjauan ke lapangan Wakil bupati Hairan SH kepada wartawan mengatakan, bahwa dari hasil laporan masyarakat terkait dampak oprit yang ditimbulkan dari pembangunan jembatan, maka hari ini Pemkab Tanjab Barat mengundang Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, untuk dapat mencarikan solusi agar pembangunan jembatan tetap berjalan dan masyarakat tidak terdampak dari pembangunan jembatan ini .
"Tetapi hari ini situasinya kurang ada komunikasi, dan pihak Balai meminta waktu satu minggu atau paling lama tanggal 11 Oktober, akan datang kembali dan akan mengusulkan beberapa opsi kepada masyarakat, ‘’katanya.
Pemkab juga berharap kepada masyarakat untuk sama-sama dapat menahan diri, bahwa pemerintah itu tujuannya baik untuk melaksanakan pembangunan, dan hari ini dengan dibangunnya jembatan ini maka akan banyak yang merasakan manfaatnya. Tetapi juga ada sebagian masyarakat yang merasakan dampak dari pembangunan maka ini yang akan dicari jalan keluarnya.
"Ada opsi awal untuk diturunkan oprit nya dari 3 meter itu. Akan tetapi, walaupun turun sekian tetap saja berdampak bagi akses ke masyarakat."tandasnya
Sementara itu Kepala BPJN Bosar H Pasaribu mengatakan, sesuai prosedur, desainer menjelaskan kepada masyarakat tetapi bisa jadi waktu itu tidak terlalu jelas, sehingga terjadi miss komunikasi antara desainer dengan masyarakat, dan antara desainer dengan BPJN.
"Seperti yang bapak Wakil Bupati sampaikan jika masalah ini kita tarik ke belakang maka tidak akan selesai-selesai urusannya, dan kita akan cari kedepan bagaimana jalan keluarnya."ujarnya. (asm/Kominfo Tjb)
Posting Komentar