Plt Bupati/Walikota Tidak Boleh Ikut Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023
 |
Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi (kiri),
bersamaKetuaPelaksana AK-PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono (kanan),
saatsosialisasi AK-PWI 2023 via daring, di Gedung Dewan Pers, Lt. 4, Jakarta,
19/8/2022. |
JAKARTA – Antusiasme untuk mengikuti Anugerah Kebudayaan PWI Pusat tahun 2023 tinggi. Tergambar dari semangat para bupati/walikota dalam zoominar sosialisasi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023, yang digelar 19 Agustus 2022. Hadir Antara lain Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan Bupati Serdang Bedagai, Sumatera Utara H. Darma Wijaya, Bupati Tuban,Jawa Timur, Aditya Halindra Faridzky. Puluhan Kepala Dinas Kominfo, Kebudayaan, dan Pawisata dari berbagai daerah. Serta Pengurus PWI dari berbagai provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur.
Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Mirza Zulhadi yang
juga menjadi Ketua Panitia Hari Pers
Nasional (HPN) 2023 terkesan akan hal tersebut. Ia mengemukakan, bahwa Anugerah Kebudayaan PWI Pusat
telah menjadi
salahsatu ikon dari HPN, selain Anugerah Jurnalistik Adinegoro. Ia memberikan apresiasi yang besar
pada animo bupati/walikota bersama pemerintah kabupaten dan kota yang
penuh antusias telah mau dan akan mengikuti Anugerah Kebudayaan PWI Pusat.
“Kegiatan ini sangat positif. Ada
peserta yang pernah ikut tetapi belum terpilih dan kini mencoba untuk ikut
lagi. Ini telah jadi ikon HPN,” kata Mirza, yang sekaligus mewakili KetuaUmum PWI Pusat
Atal S.Depari sebagai Penanggung jawab HPN yang
berhalangan hadir.
Plt Tidak bisa ikut
Yusuf Susilo Hartono, Ketua Pelaksana
AK-PWI Pusat, menjelaskan anugerah ini boleh diikuti oleh bupati
dan/atau walikota
yang masih menjadi pemimpin daerah sampai puncak HPN 2023 digelar pada 9 Februari 2023.
“AK-PWI tidak bisa diikuti oleh bupati atau walikota yang sedang mempunyai masalah hukum. Bahkan bupati atau walikota yang sudah terpilih, tetapi kemudian tertangkap karena kasus korupsi, maka bupati atau walikota yang sudah dinyatakan berhak menerima AK-PWI Pusat itu langsung dianulir, dan gugur,” jelas Yusuf.
Dewasa ini sudah banyak kepala daerah yang digantikan
oleh Plt. Peserta sosialisasi dari Jepara mempertanyakan, apakah Plt bupati bisa ikut AK-PWI? Yusuf
menjelaskan, tanpa mengurangi
rasa hormat, Plt Bupati/Wali
Kota, tidak bisa ikut. Hal ini, juga telah dijelaskan kepada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh
Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
(APKASI).
Bupati/Walikota yang bersemangat ikut
Ketua PWI Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik dengan spontan menyatakan, bahwa ada tiga kepala daerah di Sumatera Utara yang telah siap ikut AK-PWI 2023. Masing-masing
Wali Kota Medan, Bupati Deli Serdang dan Serdang Bedagai. PWI Bukit tinggi, juga menyatakan, walikotanya siap mendaftar. Sementara itu dari APKASI diperoleh kabar bahwa Bupati Dharmasraya, Gowa dan
Serang bersemangat ikut.
Tema AK-PWI pada HPN 2023 adalah “Inovasi pangan, sandang dan papan berbasis informasi dan
kebudayaan (kearifan lokal)”. Masing-masing bupati/walikota bisa memilih satu dari tiga sub tema
yang tersedia. Pertama: “Inovasi Pangan Berbasis Kearifan Lokal
dan Informasi Global Menuju Swasembada”.
Kedua, “Inovasi Sandang yang Berkepribadian Berbasis Kearifan Lokal dan
Informasi Global”. Dan ketiga “Inovasi Papan Berbasis Kearifan Lokal,
Keselarasan dengan Alam dan Informasi Global”.
Menurut Yusuf,
dengantema/subtemaitu, PWI ingin mendorong keragaman pangan, sehingga tidak tergantung beras (impor). Juga mendorong sandang dan
papan yang laras dengan kepribadian, kearifan lokal, dan alam." (asm/rls pwi pusat)
Posting Komentar