Bupati H Anwar Sadat Minta TPID dan Satgas Pangan Koordinasi Menjaga Ketersediaan Pangan
![]() |
Rapat koordinasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah 2023 secara zoom meeting |
KUALATUNGKAL - Bupati
Tanjungjabung Barat, Drs H Anwar Sadat MAg meminta kepada TPID dan Satgas
Pangan Kabupaten Tanjab Barat untuk dapat saling berkoordinasi guna menjaga
ketersediaan pangan dan kelancaran distribusi yang menjadi fokus utama dalam
pengendalian inflasi.
Hal tersebut dikemukakan Bupati Anwar Sadat usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 secara zoom meeting yang juga diikuti gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, Senin (09/01/23).
Dikatakan, dalam rangka menekan laju inflasi, Pemkab Tanjab Barat telah melakukan giat penanaman cabai, dan juga memaksimalkan pemanfaatan lahan penanaman padi.
Rakor yang diikuti dari Rumah Dinas Bupati tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Ekbang Setda Tanjab Barat, H Firdaus Khattab, Kepala OPD terkait yang membidangi urusan pertanian, perdagangan, keuangan, sosial, perhubungan, perencanaan pembangunan daerah, PUPR dan Statistik.
Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, H Tito Karnavian.
Menteri Dalam Negeri, H Tito Karnavian menyampaikan bahwa peran Pemerintah daerah sangatlah penting dalam rangka mengendalikan angka inflasi nasional. Menurutnya, dalam pengendalian inflasi diperlukan kerjasama dari seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Peran
Pemerintah Daerah sangatlah penting, ini terbukti dibulan September angka
inflasi mencapai 5,95%, dibulan Oktober turun menjadi 5,71%, bulan November
5,42% dan di bulan Desember naik sedikit mencapai 5,51% hal naik karena ada
Nataru." jelasnya.
Dalam arahannya, Mendagri juga meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk tetap konsisten dan mendukung dalam mengendalikan harga barang jasa yang disebut indikator inflasi. Ia berharap, kepada Kepala Daerah harus dapat memanfaatkan secara maksimal satgas pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah.
Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyampaikan, upaya yang dilakukan dalam pengendalian harga komoditas diantaranya memperkuat pengelolaan komoditas volatile foods.
"Menjaga ketersediaan komoditas pangan yang dihasilkan dari luar daerah melalui pengadaan pasokan antar Provinsi dan Menciptakan kemandirian pangan serta melakukan upaya mengurangi ketergantungan impor bahan pangan dengan menciptakan barang substitusinya."ungkapnya.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi, I Gusti Ketut Astawa mengharapkan, agar Pemerintah Daerah, Satgas Pangan dan Stakeholder lainnya untuk menjaga ketersediaan pangan dan kelancaran distribusi menjadi fokus utama dalam pengendalian inflasi. Dirinya juga menyebutkan, agar mengalokasikan dan mengoptimalkan APBD untuk kegiatan pengendalian inflasi seperti operasi/pasar murah, subsidi angkutan, subsidi pangan dan kerjasama antar daerah.
"Melanjutkan Gerakan Menanam untuk komoditas pangan yang mudah dihasilkan sendiri, terutama mengantisipasi cuaca ekstrim," ungkapnya.
Ia menegaskan, Pemda yang memiliki Pasar Induk perlu melakukan monitoring pasokan secara kontinyu. Termasuk mengidentifikasi asal pasokan dan kendala yang dihadapi, serta melakukan Pengawasan implementasi KPSH/SPHP beras.
Usai mengikuti Rakor, Bupati Anwar Sadat menyampaikan bahwa dalam rangka menekan laju inflasi, Pemkab Tanjab Barat telah melakukan giat penanaman cabai, dan juga memaksimalkan pemanfaatan lahan penanaman padi.
Bupati
meminta kepada TPID dan Satgas Pangan Tanjab Barat untuk dapat saling
berkoordinasi guna menjaga ketersediaan pangan dan kelancaran distribusi yang
menjadi fokus utama dalam pengendalian inflasi. (maria/prokopim tjb)
Posting Komentar