DPRD Provinsi Jambi Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Hari Jadi ke-66 Provinsi Jambi
KOTA JAMBI
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Jambi, Jumat (6/1) menggelar rapat paripurna dalam rangka hari jadi ke-66
Provinsi Jambi. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi
Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD, Faizal Riza, Pinto Jayanegara dan
Burhanuddin Mahir. Dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Prof Dr H Muhadjir Effendy, Jaksa Agung RI Dr.ST Burhanuddin, serta
Anggota DPR RI dan DPD RI.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi,
Edi Purwanto mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kembali
mengingat dan meresapi semangat dan keyakinan penuh para tokoh Jambi dalam
berjuang mewujudkan terbentuknya provinsi Jambi awal 1957.
"Dengan
semangat tanggung jawab dan keyakinan bersama itu pula kita berharap dan berdoa
semoga pemerintah provinsi Jambi mampu menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah
yang masih tersisa," ujarnya.
Misalnya, mulai dari peningkatan kualitas
pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kualitas
pendidikan dan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan
status jalan. Penyelesaian konflik lahan yang masih tersisa, perluasan lapangan
kerja, peningkatan pertumbuhan dan pemerataan nekonomi.
Selanjutnya, penyelesaian permasalahan PETI dan ilegal drilling, mengatasi
pencemaran Sungai Batanghari.
"Untuk percepatan penyelesaian
berbagai pekerjaan rumah itu, dibutuhkan keberanian dari pemerintah provinsi
Jambi dalam menerapkan reward bagi pihak-pihak yang berprestasi dan panishment
bagi siapapun yang tidak profesional," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Edi juga menyampaikan bahwa, pada tahun 2022 DPRD Jambi
telah membentuk pansus konflik lahan yang rekomendasinya menjadi salah satu
rujukan kementerian ATR/BPN dan juga daerah lain dalam proses penyelesaian
konflik lahan.
"Alhamdulillah hasil kerja pansus pun
terlihat, konflik antara PT BSU dan SAD 113 selesai," akunya.
Tahun 2022 lalu, DPRD juga membentuk Pansus
BOT, yang tujuannya untuk peningkatan PAD Provinsi Jambi. Juga telah
mengesahkan beberapa perda inisiatif, diantaranya, perlindungan dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas, fasilitasi penyelengga pesantren dan perda
pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
"Masih cukup banyak pekerjaan yang
belum kami selesaikan," pungkasnya. (fth/jambiekspres.co.id)
Posting Komentar