Capai Swasembada, Pemkab Tanjab Barat Akan Optimalkan Lahan Seluas 7.671 Hektar
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kedepannya akan mengoptimalkan paham seluas 7.671 hektar yang tersebar di sejumlah kecamatan di kabupaten ini. Lahan tersebut dalam rangka untuk mencapai swasembafa padi, agar dapat terpenuhi, jika bisa berlebih untuk kebutuhan dalam daerah sendiri, maka akan memberikan sumbangsih swasembada beras kepada provinsi.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Tanjab Barat, DR H Katamso SA SE ME usai Rapat Koordinasi Percepatan Optimasi Lahan dan Cetak Sawah, dilaksanakan di Hotel Aston Priority Simatupang Jakarta Selatan. Senin (24/3/2024) seperti dikutip dalam akun media sosial Facebook Prokopim Setda Tanjab Barat, Senin malam (24/03/2025).
Wakil Bupati Tanjab Barat DR H Katamso, SA, SE ME didampingi Kepala Dinas Pertanian Reza Fahlevi SE MM dalam Rapat Koordinasi Percepatan Optimasi Lahan dan Cetak Sawah, dilaksanakan di Hotel Aston Priority Simatupang Jakarta Selatan. Senin (24/3/2025).
Rakor ini juga dikuti oleh Bupati Marauke, Bupati Seluma, Bupati Batanghari, Bupati Gowa, Bupati Banjar, Bupati Barito Timur, Wakil Bupati Manggarai Timur, Wakil Bupati Pidie Jaya, Wakil Bupati Simeulue, Wakil Bupati Muaro Jambi dan Wakil Bupati Balangan.
Plt. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian, Husnain MP., MSc., Ph.D menyampaikan kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar berbagai pihak terkait, guna memastikan pelaksanaan program optimasi lahan dan cetak sawah berjalan efektif dan efisien serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.
" Untuk mendukung tercapainya swasembada pangan nasional, Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan produksi pangan dalam negeri melalui kegiatan optimasi lahan dan cetak sawah serta diperkuat dan didukung oleh Pemerintah Daerah." ucapnya.
Dalam hal ini, Kementerian Pertanian berupaya terus meningkatkan produksi padi melalui penambahan luas tanam padi dengan kegiatan Optimasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang tersebar pada 21 provinsi.
Berdasarkan capaian pelaksanaan SID maupun konstruksi fisik Oplah dan CSR sampai Maret 2025 yang masih rendah, serta memperhatikan capaian kinerja Oplah 2024 yang belum optimal, diperlukan komitmen semua pihak untuk melakukan percepatan penyelesaian dalam waktu yang telah ditetapkan.
Ditemui usai kegiatan Wakil Bupati Katamso mengatakan, dalam rakor hari ini mendapatkan arahan dari pemerintah pusat, tentang petunjuk teknis apa saja yang harus dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
"Salah satu juknis tersebut harus membentuk TIM Percetakan Sawah. Secepatnya kita akan membentuk tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah tergabung juga lintas sektoral, Perizinan, Kehutanan dan Pekerjaan Umum (PU).(asm/prokopim tjb)
Posting Komentar